Me

Me

Minggu, 22 November 2015

Masalah Pokok Ilmu Politik

Hampir selama 2.500 tahun telah ada spekulasi, studi, dan argumentasi yang berkenaan dengan negara-hakikatnya, pembenarannya, batas, fungsi, proses, dan metode yang paling cocok untuk mempelajari Ilmu Politik. Dengan kebebasan akademik dan dengan kecanggihan metode untuk pengamatan dan pengukurannya, dan sama sekali tidak berarti karena jumlah ilmuwan politik yang cakap makin meningkat, ilmu politik mengembangkan beberapa bidang atau subdisiplin sebagai berikut:

1. Filsafat Politik

Setiap tindakan politik melibatkan beberapa nilai politik pokok yang mendasarinya. Adalah tepat bahwa renungan pokok para ilmuwan politik, sejak Plato sampai awal abad ke-20, tertuju pada nilai-nilai yang dipandang sebagai penting bagi warga negara yang baik dan negara yang adil.

Seseorang bisa menggunakan keduanya, baik fakta maupun logika, untuk mendukung nilainya, tetapi pada hakikatnya nilai tersebut harus berpegang pada petunjuk yang ada dalam dirinya sendiri-himbauan mereka kepada orang lain, rupanya, sebanding dengan anugerah rasional. Prinsip Jefferson: “yang kita pegang teguh…adalah membuktikan diri”.

Karena sifatnya filsafat politik menjadi subdisiplin ilmu politik. Pendekatan ini berkaitan dengan implikasi normative dari organisasi politik dan tingkah laku cara bagaimana seharusnya negara dan masyarakat diorganisir dan bagaimana seharusnya warga negara bertingkah laku, inilah nilai-nilai dasar manusia.

2. Peradilan dan Proses Hukum

Bersama filsafat politik, subdisiplin ini menyangga bangunan disiplin ilmu politik. Tentang bagaimana konstitusi mempengaruhi bekerjanya pemerintahan, dan sebaliknya. Tentang undang-undang, hak warga negara menurut hukum, penyelesaian konflik antarbadan pemerintahan legislatif, eksekutif dan peradilan, dan merumuskan batas kekuasaan pemerintah federal dan pemerintah pusat. Subdisiplin peradilan dan proses hukum lebih banyak berkembang daripada studi tentang konstitusi, pembuatan undang-undang oleh badan legislatif, dan implementasinya oleh badan eksekutif dan peradilan.

3. Proses Eksekutif

Simbol yang paling nampak dari suatu negara ialah kepala eksekutifnya. Bagaimana ia dipilih, tanggung jawab resmi dan tidak resmi, dan tambahan kekuasan apa yang bisa ia dapat dari perannya dalam proses politik. Peranan, kepribadian, ambisi, tujuan, citra di mata masyarakat dan internasional, dan juga kekuatan partainya dalam badan legislatif. Semua yang membuat studi subdisiplin ini menjadi menarik. Studi proses eksekutif mengisi sebagian besar studi tentang birokrasi., bagaimana ia diorganisir dan bagaimana ia berfungsi.

4. Organisasi dan Tingkah-laku Administratif

Studi tentang masalah ini tak dapat dihindarkan dari studi administrator itu sendiri, pada setiap tingkatan hirarki birokrasi. Penelitian tak hanya berkaitan dengan karakteristik format dari organisasi administrasi tapi juga dengan pola tingkah-laku yang timbul bertepatan dengan peranan administratif, tanggung jawab dan tipe-tipe kepribadian. Para peneliti dalam subdisiplin ini sering bersandar pada studi kasus rinci yang menjajaki interaksi para administrator dalam merumuskan dan melaksanakan program-program pemerintah yang sifatnya khusus.

5. Politik Legislatif

Tentang bagaimana undang-undang diciptakan dan dibuat, peraturan dan cara-cara badan legislatif mempengaruhi kebijakan legislatif, pendistribusian kekuasaan antara para anggota badan legislatif, dan hubungan anggota partai komite-senioritas dan keakraban mereka dengan pejabat pemerintah juga pada anggota legislatif lain yang dapat mempengaruhi proses legislatif.

6. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan

Kebanyakan ilmuwan politik memandang badan legislatif sebagai lembaga utama yang struktur konflik kepentingan dan tuntutannya dinyatakan oleh partai politik dan kelompok lain yang mempunyai orientasi politik. Dan dari sudut pandang “teori kelompok”, pengesahan undang-undang melalui badan legislatif selalu dilihat sebagai perebutan pengaruh antarkelompok yang berkompetisi, yang masing-masingnya berusaha memajukan kepentingan sendiri. Wajar mempertanyakan berbagai jenis kepentingan yang disuarakan oleh kelompok ini, dan juga dalam hal partai politik.

7. Pemungutan Suara dan Pendapat Umum

Mengenai pikiran yang ada dalam masyarakat, pendapat, sikap, dan keyakinan warga negara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan para elit politik. Motivasi mereka untuk memilih (atau tidak memilih), dan juga orientasi dari pemilih dilihat dari latar belakangnya. Dengan demikian jelas perkembangan terakhir subdisiplin ilmu politik yang demikian itu sangat tergantung pada kecanggihan ilmu (pengetahuan) dan seni riset survei-menarik kesimpulan dari pendapat dan ciri sejumlah kecil responden untuk mewakili seluruh penduduk.

8. Sosialisasi Politik dan Kebudayaan Politik

Riset survei tidaklah mungkin diabaikan dalam usaha mempelajari bagaimana warga negara sampai kepada pendapat, sikap, dan keyakinan dasar yang membentuk perilaku politik mereka. Ciri-ciri sosialisasi politik dan rangkaian pendapat, sikap, serta keyakinan itulah yang sesungguhnya menjadi bagian dari kebudayaan politik masyarakat. Sedangkan ciri-ciri kebudayaan politik tertentu merupakan variabel penting dalam menjawab beberapa pertanyaan dasar dan abadi tentang ilmu politik.
sejauh mana tingkah-laku politik sehari-hari dan “kebiasaan moral” warga negara sesuai dengan norma-norma perilaku yang ditentukan oleh konstitusi negara.

9. Perbandingan Politik

Setiap atau semua subdisiplin ilmu di atas bukan tidak bisa dipadukan dalam suatu kerangka perbandingan. Analisa perbandingan politik merupakan suatu alat untuk memahami dan mengidentifikasikan ciri-ciri yang mungkin bersifat universal yang ada pada setiap proses politik, kapan pun, di mana pun. Dengan adanya studi perbandingan politik, lahir pula bidang penelitian baru seperti, studi perbandingan elit politik, kekerasan politik, dan penyalahgunaan kekuasaan politik. Sosialisasi politik, kebudayaan politik, dan bidang studi yang lebih tradisional seperti, partai politik dan kelompok kepentingan telah semakin diperkuat dengan masuknya bidang studi tersebut.

10. Pembangunan Politik

Dengan bertambahnya jumlah ilmuwan politik, dan dengan munculnya negara yang baru merdeka di dunia, mengalirnya dukungan finansial dari lembaga pemerintah dan yayasan swasta, lahir dan berkembangnya para peneliti Amerika dan Eropa yang mampu berbahasa di luar kebudayaan barat, dan semakin canggihnya metode penelitian dan alat analisa, telah menyebabkan meledaknya minat dan pengetahuan yang melebihi batas kebudayaan yang mereka miliki. Dan sebenarnya semua masyarakat bisa dipahami dari proses pembangunan politiknya.

11. Politik dan Organisasi Internasional

Fokus dari subdisiplin ini pada pokoknya berhubungan dengan sumber-sumber yang bisa menjelaskan perbedaan dalam pembagian kekuasaan internasional. Kecenderungan dari kebanyakan (meski tidak semua) para ahli politik internasional untuk menganggap negara sebagai unit analisa yang memiliki cara tersendiri, sebagaimana kebanyakan individu menyadari dirinya sendiri, sering menyebabkan mereka berusaha memisahkan subdisiplin ini dari subdisiplin ilmu politik lainnya.

12. Teori dan Metodologi Ilmu Politik

Salah satu tanda matangnya bidang pengetahuan adalah dari ketidakmudahannya mengaitkan masalah pengembangan teorinya ke dalam disiplinnya. Istilah “teori politik” digunakan untuk membedakannya dengan “filsafat politik”, teori dapat dibuktikan atau disanggah, atau secara lebih formal lagi, “ditetapkan” atau “dibuang”, sedangkan filsafat hanya memisah-misahkan masalah tersebut. Namun demikan, pers ilmuwan politik akhirnya, menarik garis yang lebih tajam antara filsafat politik dan teori politik, yang maksudnya adalah jelas untuk membuat ilmu politik seilmiah mungkin.

Penganut-penganut aliran tradisional dan perilaku. Adanya aliran itu bukan berarti adanya patahan arang antara para ilmuwan politik yang berpaham tradisional dan perilaku. Perdebatan mencapai puncak pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, menunjukkan adanya pertumbuhan yang pesat dari disiplin ini setelah perang dunia II, yaitu dengan berkembang biaknya bidang-bidang penelitian mereka, dan munculnya generasi baru para ilmuwan politik. Mereka, dibanding dengan para pendahulunya, lebih bersemangat dalam upaya mengilmiahkan ilmu-ilmu sosial yang sejenis, terutama sosiologi dan psikologi.


Perkembangan jenis data yang baru itu disertai pula dengan pengenalan teknik analisa yang baru; analisa isi, pembentukan model, analisa faktor dan regresi, dan teknik lainnya yang dirancang untuk lebih menjamin ketetapan hasil dengan penemuan yang ada tanpa harus mengancam pendapat para ahli yang ada. Tumbuhnya minat di kalangan para ilmuwan politik pada akhir 1970-an terhadap “teori sistem” dan “fungsionalisme struktural” menunjukan adanya perhatian yang sangat baik terhadap kelompok perilaku.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar